Korut Minta Korsel Rp 125 Triliun Jika Ingin Dialog

Korea Selatan dan Korea Utara memberikan sinyal akan segera bertemu untuk merundingkan beberapa permasalahan terkait kedua negara. Namun seperti yang sudah-sudah, Korea Utara selalu memberikan persyaratan agar pembicaraan bisa dilangsungkan.

Dalam pertemuan mendatang, Pyongyang meminta Seoul mencabut sanksi setelah serangan rudal Korut menenggelamkan kapal perang Korsel dan menewaskan puluhan orang pada 2010 lalu.

Mantan presiden Korsel Lee Myung Bak mengungkapkan bahwa persyaratan ini selalu diberikan Korut agar perundingan terlaksana. Tidak hanya pencabutan sanksi, sebelumnya Korut bahkan meminta uang dan makanan.

Dalam bukunya yang akan diterbitkan pekan depan, Lee yang menjabat 2008 hingga 2013 mengatakan Korut pernah meminta uang tunai sebesar US$10 miliar atau lebih dari Rp125 triliun dan setengah juta ton bahan makanan sebagai syarat perundingan tahun 2009.

Sebelumnya pada perundingan tahun 2000, presiden Korsel saat itu, Kim Dae Jung, dipuji karena membuat hubungan dengan Korsel menghangat melalui perundingan. Padahal, kata Lee, agar mau berunding, saat itu Korsel memberikan Korut suntikan dana hingga US$500 juta.

Dalam buku itu juga diungkap dokumen berisikan laporan bantuan yang diberikan Korsel untuk "membujuk" Korut agar mau duduk di meja perundingan.

Di antaranya adalah 400 ribu ton beras, 100 ribu ton jagung, 300 ribu ton pupuk dan dana US$10 miliar untuk membangun bank di Korut. Lee secara pribadi menolak memberikan dana dan makanan agar perundingan bisa terlaksana.

"Kita seharusnya tidak boleh tawar-menawar untuk mengadakan sebuah pertemuan," kata dia.

Itulah sebabnya mengapa Lee adalah salah satu presiden Korsel yang tidak pernah bertemu pemimpin Korut. Presiden sebelumnya, Roh Moo-hyun bahkan telah bertemu Kim Jong Il dua kali pada 2007.

Pemimpin Korut saat ini Kim Jong Un dan Presiden Korsel Park Geun Hye mengatakan bulan bahwa mereka akan melakukan perundingan. Belum diketahui persyaratan material yang diminta Korut, namun Pyongyang meminta sanksi dicabut terlebih dulu sebelum perundingan. 

(ike)