Sebuah kelompok Hak Asasi Manusia (HAM) yang mewakili warga pribumi Alaska dan Hawaii kini berjuang untuk menggelar referendum agar bisa merdeka dari pendudukan Amerika Serikat (AS). Menurut mereka, dua wilayah itu diduduki atau dijajah secara ilegal oleh AS sejak 1959 sampai akhirnya menjadi negara bagian AS.
Kelompok pribumi Alaska dan Hawaii sedang mencari bantuan PBB untuk melakukan intervensi atas tuntutan mereka yang ingin menenetukan nasib sendiri. Mereka akan mengangkat masalah ini pada minggu depan di Universal Periodic Review (UPR) Dewan HAM PBB di Jenewa.
Berdasarkan Pasal 73 Piagam PBB, Alaska dan Hawaii terdaftar pada tahun 1946 sebagai “Non Self-Governing Territories”. Status itu menetapkan Alaska dan Hawaii sebagai wilayah dekolonisasi.
Suara dari warga pribumi Alaska dan Hawaii untuk menentukan nasib mereka sendiri muncul setelah Pemerintah Federal AS dianggap gagal untuk mendengar suara mereka dengan benar. Mereka menghendaki menjadi sebuah negara merdeka dan bukan negara bagian dari AS.
Kelompok ini ingin agar PBB menekan AS atas apa yang mereka sebut sebagai pelanggaran Piagam PBB dan hukum internasional. Mereka menuduh Washington menganiaya masyarakat adat dari Alaska dan Hawaii atas apa yang mereka sebut sebagai pendudukan.
”Budaya kita sedang ditekan. Tapi tindakan AS menargetkan tidak hanya budaya kita, tetapi juga perdamaian dunia, karena memiliki pangkalan militer di Pearl Harbor,” kata Leon Siu, seorang wakil untuk Hawaii dalam kelompok itu, seperti dilansir Itar-Tass, Jumat (8/5/2015).
“Mereka mencemari tanah dan air kami selama latihan. Orang sakit karena itu. Ini adalah penghinaan terhadap tanah kami dan orang-orang kami. Kami tidak ingin menjadi bagian dari mesin perang,” ujarnya.
Ronald Barnes, perwakilan dari Alaska mengatakan bahwa AS tidak memiliki hak atas Alaska. ”Mereka mengambil tanah dan sumber daya mineral dan tambang dalam jumlah besar yang merusak lingkungan kita,” katanya. (Sindo/infoduniamiliter )
Post Comment
Tidak ada komentar: