Seperti dilansir Reuters, Selasa (17/5/2016), para awak yang ditahan berasal dari dua kapal nelayan yang kedapatan berlayar di perairan antara Pulau Babuyan dan Provinsi Batanes, Filipina bagian utara tanpa izin pada Senin (16/5). Kapal itu ditahan oleh tim gabungan dari patroli laut Filipina dan Biro Perikanan dan Sumber Daya Laut (BFAR).
Disampaikan BFAR dalam pernyataannya, kedua kapal nelayan itu mengibarkan bendera Filipina saat didekati petugas. Namun pemeriksaan dokumen kapal yang disita otoritas Filipina, menunjukkan kapal-kapal itu terdaftar di China. Para awak kapal gagal menunjukkan izin berlayar di wilayah perairan Filipina.
"Berdasarkan aturan yang berlaku, fakta bahwa kedua kapal nelayan asing itu mengibarkan bendera Filipina memberikan asumsi bahwa mereka terlibat dalam pelanggaran wilayah," sebut Direktur BFAR, Asis Perez.
Juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Hong Lei, mengaku belum mendapat informasi soal penahanan kapal dan awaknya oleh Filipina.
Pada akhir tahun 2014 lalu, pengadilan Filipina menjatuhkan hukuman denda masing-masing sebesar US$ 102 ribu (Rp 1,5 miliar) untuk sembilan nelayan asal China. Hukuman itu dijatuhkan karena para nelayan asal China menangkap ratusan penyu laut di wilayah sengketa Half Moon Shoal, gugusan Kepulauan Spratly, Laut China Selatan. Saat itu, otoritas China memprotes penangkapan para nelayannya dan menolak mengakui putusan sidang.
Untuk insiden kali ini, kedua kapal China itu tidak berlayar di perairan Laut China Selatan yang menjadi sengketa. China mengklaim hampir seluruh wilayah Laut China Selatan. Klaim itu menuai protes dari Brunei Darussalam, Malaysia, Vietnam, Taiwan dan Filipina sendiri.
Dalam pernyataannya pekan ini, presiden terpilih Filipina Rodridgo Duterte menyatakan ingin menjalin hubungan baik dengan China. Duterte mengaku terbuka untuk melakukan perundingan langsung soal sengketa Laut China Selatan yang memperburuk hubungan kedua negara.
(nvc/detik/kabarduniamiliter)
Post Comment
Tidak ada komentar: