Info Dunia Militer

Jamal Hakrush memulai pekerjaannya sebagai wakil komisioner setelah berbulan-bulan menangani kasus-kasus kekerasan antara warga Israel dan Palestina. 
Dia akan bertugas mengawasi komunitas Arab yang selama ini dianggap tidak percaya terhadap segala hal terkait kebijakan atau tindakan kepolisian Israel.
Seperlima dari populasi Israel adalah warga keturunan Arab dan mereka kerap mengeluh bahwa kawasan yang mereka tinggali tidak terawasi dengan baik polisi dan mendapatkan layanan publik yang lebih buruk.
Keluhan mereka didukung Human Rights Watch (HRW) yang sudah merilis beberapa laporan menyoroti diskriminasi yang dihadapi warga Arab Israel dalam beberapa tahun terakhir.
Wakil Komisioner Hakrush berasal dari desa Kafr Kanna, Galilea, akan memimpin kesatuan polisi yang baru didirikan untuk meningkatkan layanan polisi di komunitas masyarakat Arab. Demikian dikabarkan harian The Times of Israel.
Hakrush dilantik secara resmi untuk posisi barunya pada Rabu (13/4/2016) dalam sebuah upacara yang dihadiri Komisioner Kepolisian Israel, Roni Alsheich.
Salah satu tanggung jawab utama Hakrush adalah untuk menghentikan peredaran senjata ilegal di kalangan komunitas warga keturunan Arab. Artinya beliau bertugas menghentikan perjuangan bangsanya sendiri.
Alsheich juga ingin Hakrush mengurangi kekerasan domestik, kasus pembunuhan dan berbagai kejahatan lain di wilayah warga keturunan Arab terhadap petugas keamanan Israel.
Dia dan pemerintah Israel ingin merekrut 1.300 petugas polisi baru dan mendirikan beberapa stasiun di pusat populasi Arab. Israel tentu senang ketika ada orang Arab dan mengaku muslim tapi bekerja untuk kepentingan negaranya. 
Fenomena seperti ini memang terjadi dimana-mana, misalnya saat Indonesia dijajah belanda tidak sedikit pribumi yang justru bekerja demi kepentingan Belanda. Di Irak, AS membentuk milisi-milisi abal-abal untuk memerangi Islamic State. Begitu juga di Suriah, Libya, dan Yaman, Islamic State menyebut milisi pro penjajah ini dengan label "Sahawat", kalau dalam bahasa kita disebut "Centeng". (Kompas/kabarduniamiliter)

Pemerintah Amerika Serikat (AS) mengeluarkan travel warning bagi warganya yang berencana pergi ke Arab Saudi. Peringatan ini dikeluarkan 10 hari menjelang kunjungan Presiden AS Barack Obama ke Saudi.

Dalam travel warning yang diposting di situsnya, seperti dilansir kantor berita AFP, Selasa (12/4/2016), Departemen Luar Negeri (Deplu) AS mengingatkan warga AS untuk "mempertimbangkan benar-benar risiko bepergian ke Arab Saudi."

Disebutkan bahwa saat ini terus muncul laporan ancaman serangan terhadap warga AS dan warga Barat lainnya, serta terhadap lokasi-lokasi yang sering didatangi warga Barat.

Deplu AS mengingatkan bahwa kelompok-kelompok Al-Qaeda (AQ) dan Islamic State (IS) tengah merencanakan serangan-serangan di kerajaan Saudi.

"Target yang mungkin termasuk kompleks perumahan, hotel, restoran, kawasan perbelanjaan, sekolah internasional dan fasilitas-fasilitas lain tempat warga Barat berkumpul," demikian pernyataan Deplu AS. 

"Berbagai serangan terhadap kuil-kuil. serta tempat-tempat berkumpulnya minoritas Syiah, telah terjadi di Arab Saudi dalam setahun terakhir," demikian disampaikan Deplu AS.

Deplu AS juga mengingatkan risiko bepergian ke wilayah-wilayah dekat perbatasan Saudi-Yaman, seiring kemungkinan serangan teroris dan ketidakamanan setelah Saudi mulai menggempur pemberontak Houthi di Yaman pada akhir Maret 2015 lalu.

Presiden Obama menurut rencana akan melawat Saudi pada 21 April mendatang. Obama akan berkunjung ke Riyadh guna menghadiri KTT Dewan Kerjasama Teluk Persia bersama Saudi dan lima negara Teluk Arab lainnya. (Atjehcyber/kabarduniamiliter)

Perjuangan FSA dan Ahrar Syam yang dibantu AS dan Turki selama dua bulan merebut 15 desa di Aleppo Utara, sirna hanya dalam dua hari. IS menghajar balik para militan FSA dan Ahrar Syam, para militan itu lari dan meninggalkan persenjataan yang diberi oleh tuannya (AS dan Turki). IS pun mendapatkan persenjataan dan mobil banyak dalam peristiwa ini. (

Mesir memberikan dua pulau ke Arab Saudi sebagai ucapan terima kasih, Ahad (10/4). Kabinet Mesir mengumumkan Mesir menyerahkan kedaulatan atas Tiran dan Sanafir yang merupakan pulau tidak berpenghuni di Teluk Aqaba.

Dikutip dari New York Times, langkah ini masih perlu izin dari parlemen. Meski demikian, kabinet menegaskan transfer ini dilakukan ke teritorial awal Saudi. Pulau-pulau ini sebelumnya milik Saudi yang kendalinya ditransfer ke Mesir pada 1950 karena kekhawatiran Israel akan mencaploknya.

Pengumuman pengembalian ini menuai protes dari penduduk Mesir yang selama berdekade menganggap pulau itu adalah tanah Mesir. Hal ini juga mengundang perdebatan. Presiden Abdel Fattah el-Sisi dinilai telah mempermalukan negara di hadapan sekutu kaya.

Di sosial media, Sisi disebut-sebut sebagai Awaad, karakter Mesir kuno yang menjual tanahnya. Hal ini dinilai memalukan di mata para penduduk Mesir. Keputusan ini bahkan menuai demonstrasi kecil di Tahrir Square, lokasi protes penggulingan Presiden Husni Mubarak pada 2011.

Kementerian Dalam Negeri mengatakan sedikitnya lima orang ditangkap pada Ahad. Menurut seorang pengamat, Samer Shehata dari Universias Oklahoma, di mata rakyat, Sisi seperti menjual pulau demi uang dari Saudi.

Keputusan penyerahan dua pulau ini dilakukan setelah kunjungan Raja Salman ke Mesir. Raja Salman mendominasi kehidupan di Kairo selama beberapa hari kunjungan. Jalanan macet ketika ia menghadiri pertemuan di istana kepresidenan dan masjid Al Azhar.

Mesir dan Arab Saudi menandatangani sedikitnya 15 kesepakatan selama kunjungan raja, termasuk pengembangan paket untuk Sinai dan kesepakatan minyak bernilai 22 miliar dolar AS untuk Mesir selama lima tahun. 

Kedua pulau hanya berjarak kurang dari lima mil dari pantai kedua negara. Penyerahannya dilakukan setelah negosiasi selama enam tahun. Pulau itu dinilai sangat strategis dan tidak pernah diokupasi kecuali oleh militer.

Bagi Sisi, melepas kedua pulau sangat berpengaruh pada keuntungan diplomatik. Sejak 2013, Arab Saudi telah menopang ekonomi Mesir dengan mengalirkan sedikitnya 12 miliar dolar AS ke kas Mesir. (Atjehcyber/kabarduniamiliter)

Islamic State berhasil menguasai penuh kamp Yarmouk yang dihuni oleh warga Palestina di Suriah. Setelah IS berhasil menaklukkan kamp ini, 150 militan jabhah nushrah menyerahkan diri. Sementara sisa-sisa militer Suriah berhasil dipukul mundur keluar dari kamp Yarmouk. Kamp ini penting untuk IS dalam penaklukan Damaskus secara total dan kemudian merebut Palestina dari Israel. (Masdaenews/kabarduniamiliter)

Tel Aviv - Organisasi pemantau HAM, Human Rights Watch (HRW) menuding militer Israel menggunakan kekerasan berlebihan dalam menangkap dan menginterogasi anak-anak Palestina. Tidak hanya itu, anak-anak tersebut juga mengalami penganiayaan di tahanan.

HRW menyebut penangkapan remaja meningkat sejak Oktober 2015, saat kekerasan terhadap warga Israel semakin marak. HRW mengutip penghitungan kelompok HAM Israel B'Tselem yang menyebut Januari lalu ada sekitar anak Palestina dengan usia di bawah 18 tahun, yang ditangkap pasukan keamanan Israel sebagai tahanan keamanan.

Jumlah itu meningkat drastis jika dibandingkan dengan bulan Januari tahun 2015, yang mencatat ada 183 anak Palestina di bawah umur yang ditangkap pasukan keamanan Israel. Penangkapan dilakukan di wilayah Tepi Barat dan Yerusalem Timur.

"Wawancara dengan anak-anak yang pernah ditahan, rekaman video dan laporan dari sejumlah pengacara mengungkapkan bahwa militer Israel menggunakan kekerasan tidak perlu dalam menangkap dan menahan anak-anak, dalam beberapa kasus mereka memukuli anak-anak itu dan menahan mereka dalam kondisi tidak aman dan sarat penganiayaan," demikian pernyataan HRW seperti dilansir AFP, Selasa (12/4/2016).

"Teriakan, ancaman dan pemukulan bukanlah cara polisi memperlakukan seorang anak maupun untuk mendapat informasi akurat dari mereka," imbuh pernyataan itu, yang mengutip pernyataan Direktur HRW untuk wilayah Israel dan Palestina, Sari Bashi.

Menanggapi tudingan itu, juru bicara kepolisian Israel, Micky Rosenfeld menyebut laporan HRW itu tidak akurat dan menyesatkan. "Remaja-remaja itu ditangkap karena terlibat langsung dalam aktivitas teroris dan kriminal," tuturnya kepada AFP.

HRW mengutip testimoni tiga remaja Palestina, yang salah satunya diidentifikasi sebagai Ahmed A (16) yang mengalami penganiayaan oleh pasukan keamanan Israel saat ditangkap pada 27 November tahun lalu.

"Dia menyebut para interogator menudingnya memiliki pisau, yang disangkalnya, dan kemudian mereka membawanya ke markas militer," tulis laporan HRW, sembari menyebut remaja ini dipaksa sekitar 6-7 tentara berbaring di tanah dan dipukuli serta ditendang.

"Saya dipukul di punggung, kaki, dengan tendangan dan pukulan ke kepala saya," imbuh keterangan remaja yang selang 6 hari kemudian dibebaskan setelah pemeriksaan DNA menunjukkan dirinya tidak terkait dengan pisau yang ditemukan sebagai senjata serangan.

(nvc/ita/detik/kabarduniamiliter)

Tentara Islamic State berhasil menembak jatuh pesawat tempur rezim Bashar Assad di dekat Bandara Dumayr yang telah dikuasai oleh IS. Terlihat dalam video singkat yang dirilis Amaq kepulan asap setelah pesawat tersebut jatuh di tanah. (Amaq/kabarduniamiliter)