Dilansir Reuters, Kamis (19/5/2016), perwakilan pemerintah Afghanistan menandatangani apa yang disebut dengan perjanjian damai dengan kelompok Hezb-e-Islami. Selama ini, Hezb-e-Islami disebut-sebut memiliki peran dalam gerakan-gerakan pemberontakan di negeri yang beribukota di Kabul itu.
Kelompok Hezb-e-Islami dipimpin oleh Gulbuddin Hekmatyar, sosok veteran militer yang terlibat dalam banyak perang sipil di Afghanistan. Sejumlah kelompok pro penegakan Hak Asasi Manusia menyebut Hekmatyar terlibat dalam sejumlah kekerasan teruma pada perang sipil di awal tahun 90-an, di mana saat itu dia sempat menjadi perdana menteri.
Hekmatyar juga masuk dalam list sebagai orang yang sangat diwaspadai. Pemerintah Amerika Serikat menyatakan dia terkait dengan Al Qaeda dan Taliban dalam kontak senjata yang menewaskan dua tentara AS dan empat kontraktor sipil dari negeri Paman Sam itu.
"Kami optimis terhadap perjanjian ini, dan kami sangat mendukung penuh," ujar Deputi Perdana Menteri Mohammad Khan.
Ditekennya perjanjian ini dipandang sebagai langkah pemerintahan Ghani tak lagi mau berhadapan dengan kelompok militan di medan perang melainkan ke ranah politik. Khan mengatakan, perjanjian ini baru bersifat awal dari suatu proses.
"Masih ada yang perlu diselesaikan," kata Khan.
Dalam draft perjanjian itu disebutkan, anggota Hezb-e-Islami bisa diberi amnesti. Pemerintah Afghanistan juga akan berupaya untuk mendorong di PBB agar Hezb-e-Islami dihilangkan dari daftar hitam internasional.
Hezb-e-Islami nantinya tidak akan terafiliasi dengan pemerintah. Grup ini akan melebur menjadi partai politik dan dijanjikan akan dilibatkan dalam keputusan politik besar pemerintah. (faj/detik/kabarduniamiliter)
Post Comment
Tidak ada komentar: