Tajuk

Lokal

Islam

Barat

Timur

Like Us

Sejarah

Iran Minta PBB Hentikan Serangan Koalisi Arab ke Yaman

AL KUWAIT - Pemerintah Iran meminta Sekjen PBB, Ban Ki-moon bertindak untuk menghentikan agresi militer Arab Saudi dan koalisi Teluk di Yaman yang sudah berlangsung seminggu. 

Permintaan Iran itu disampaikan Wakil Menteri Luar Negeri Iran, Hossein Amir Abdollahian, dalam konferensi internasional di Kuwait.

”Jalan militer di Yaman akan gagal. Dialog nasional tanpa campur tangan eksternal adalah satu-satunya solusi politik,” kata Abdollahian seperti dikutip kantor berita IRNA, Rabu (1/4/2015).

Abdollahian dan Ban Ki-moon telah berbicara di sela-sela konferensi di Kuwait yang bertujuan untuk mengatasi krisis Suriah. (Baca juga: Agresi Hari Ketujuh, Jet Tempur Saudi Bombardir Pabrik di Yaman)

Arab Saudi dalam seminggu ini telah meluncurkan serangan udara dengan target para milisi oposisi Houthi yang menduduki Ibu Kota Sanaa dan Kota Aden di Yaman. Akibat serbuan milisi Houthi itu, Presiden Yaman, Abed Rabbo Mansour Hadi terpaksa melarikan diri dari negaranya untuk mencari perlindungan kepada para pemimpin Teluk.

Saudi telah menuding Iran memberikan dukungan militer kepada milisi Houthi. Namun, tuduhan itu dibantah keras Iran.

Iran menegaskan intervensi militer Arab Saudi di Yaman merupakan kesalahan strategis. ”Kita tidak bisa membiarkan pihak-pihak mengipasi perang yang berkobar, dan keamanan di wilayah itu akan terancam dengan serangan lebih lanjut,” imbuh Abdollahian saat menjelaskan krisis Yaman kepada  Ban Ki-moon. (Sindo/infoduniamiliter.com)

IS / ISIS Kuasai Desa Al-Mab’ujah di Pinggiran Hama, Suriah

Pagi tadi, mujahidin Khilafah / Islamic State berhasil menguasai desa Al-Mab’ujah yang merupakan desa dengan mayoritas penganut Syiah di dalamnya. Desa ini terletak 5 km dari kota As-Salamiyah di pinggiran Hama.

Mujahidin IS berhasil merebut desa Al-Mab’ujah dari tangan Nusairiyah setelah terjadi baku tembak dengan tentara rezim Suriah. Sebelumnya pada kemarin sore, mujahidin sudah memulai serangan skala luas terhadap beberapa pos cekpoin, empat cekpoin yang mengelilingi desa menjadi target oleh mujahidin. Setelah mujahidin berhasi mengamankan cekpoin tersebut mujahidin melakukan serangan ke desa dan akhirnya berbuah dengan kemenangan.

Desa Al-Mab’ujah adalah titik pertahanan terdepan milik Rezim Nusairiyah untuk melindungi kota strategis As-Salamiyah yang dikuasainya. Desa ini juga terletak dekat dengan jalur darat satu-satunya untuk menyuplai kekuatan militer rezim ke Allepo.

Dalam pertemuran dengan mujahidin, setidaknya 30 tentara rezim Nusairiyah loyalis Assad tewas dan lainnya luka-luka. Mujahidin IS mendapatkan harta rampasan berupa meriam dengan berbagai ukuran, mortar, beberapa senjata ringan dan amunisi. (shoutussalam/infoduniamiliter.com)

AS Pasok Senjata Diktator Alsisi Senilai Rp16 Triliun


WASHINGTON - Presiden Amerika Serikat (AS), Barack Obama, telah mencabut embargo senjata yang sebelumnya dijatuhkan terhadap Mesir. Dengan pencabutan embargo itu, AS akan melanjutkan pengiriman bantuan senjata senilai US$1,3 miliar atau sekitar Rp16, 9 triliun.
 
Embargo itu dijatuhkan AS setelah militer Mesir melakukan kudeta terhadap pemerintahan Presiden Mohamed Morsi pada tahun 2013 lalu. AS telah mengapresiasi Mesir setelah ikut membantu memerangi milisi di Yaman dan Libya.
 
Bantuan senjata AS yang masuk daftar untuk dikirim ke Mesir antara lain, 12 pesawat F-16, 20 rudal anti-kapal "Harpoon", dan 125 tank Abrams M1A1. Obama telah memberikan “perintah eksekutif” terkait pencabutan embargo militer pada Mesir.
 
Dalam percakapan telepon, Obama mengatakan kepada Presiden Mesir, Abdel Fattah al-Sisi, bahwa bantuan militer tahunan sebesar US$1,3 miliar akan terus berlanjut. 
 
”Dengan cara ini, kita akan memastikan bahwa dana AS ini digunakan untuk mempromosikan tujuan bersama di wilayah tersebut, termasuk soal keamanan dan stabilitas Mesir dan kegiatan untuk mengalahkan organisasi teroris,” ujar juru bicara Dewan Keamanan Nasional Gedung Putih, Bernadette Meehan, dalam sebuah pernyataan, seperti dilansir Russia Today, Rabu (1/4/2015).
 
”Amerika Serikat telah memiliki hubungan strategis (selama beberapa) dekade panjang dengan Mesir. Sejak tindakan keras pemerintah Mesir Agustus 2013, kami telah membuat komitmen yang jelas untuk secara bersama-sama mengejar kepentingan keamanan. Dan dukungan kami untuk reformasi politik Mesir yang lebih berarti,” imbuh Meehan. (Sindo/infoduniamiliter.com)

Menurut BNPT, Kritik Jokowi dan Demokrasi Termasuk Radikal

Kepala Humas dan Pusat Informasi BNPT, Irfan Idris menjelaskan, alasan pemerintah memblokir situs media Islam yang dianggap radikal, bukan hanya karena memuat tentang Islamic State. Tetapi konten berita yang menjelek-jelekkan aparatur negara atau menjelekkan NKRI.

"Judulnya memang tolak ISIS, tapi belakangnya demokrasi buruk. Jokowi bla bla bla. Ini kan sama saja mendiskriminasi," ujar Irfan, Selasa (31/3)

Irfan menilai, ketika membahas soal NKRI maka persoalan radikalisme bukan saja soal konten IS. Namun, juga berita yang memuat ajakan untuk membenci ideologi lain. Menurutnya, berita itu sama saja memecah belah masyarakat.

Irfan menilai BNPT punya cukup bukti untuk mengkategorikan 19 website tersebut telah menyalahi aturan. Dalam waktu dekat Irfan mengatakan akan mengajak tujuh media yang menuntut penjelasan untuk melihat bukti dan menyamakan persepsi.

"Ya kita ada semua, kita rapat internal dulu dengan tim khususnya, dalam dua hari kita ketemu lagi," ujar Irfan yang langsung meninggalkan kantor Kementerian Komunikasi dan Informasi, Selasa (31/3). Konyol, ups... awas nanti dibilang radikal juga. (republika/infoduniamiliter.com)

Ansyad Mbai: ISIS Sebuah Negara, Tapi Tanpa Pengakuan Internasional

Ansyad Mbai menilai Islamic State atau yang dulu bernama Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS) merupakan sebuah negara, namun minus pengakuan internasional. Akibat bentuknya yang riil sebagai negara, jihadis di Indonesia kemudian banyak yang berafiliasi dengannya.

Hal tersebut disampaikan oleh mantan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Ansyaad Mbai ditemui di Mabes Polri, Selasa (31/3).

"ISIS punya wilayah, punya rakyat dan juga punya kekuatan militer yang bahkan lebih kuat ketimbang militer Irak. ISIS adalah negara riil," ujar Ansyaad di Mabes Polri, Jakarta, Selasa (31/3).

Sementara jihaidis di Indonesia mempunyai visi yang sama, yakni mendirikan khilafah. Sayangnya, di Indonesia terus menerus mengalami kegagalan karena kepolisian selalu berhasil menanggulangi, klaim Mbai. (CNN/infoduniamiliter.com)

PKI Sudah Mengatur Negri Ini?


Kampanye anti-Islamic State gencar dilakukan oleh pemrintah baru Jokowi-JK. Berbagai aksi pun dilakukan oleh aparat kepolisian untuk mencegah simpatisan IS.

Namun, gerakan dari simpatisan Partai Komunis Indonesia (PKI), yang jelas-jelas dilarang di negera ini, seakan dibiarkan. Banyak orang Indonesia belakangan ini yang terang-terangan menggunakan atribut PKI di ruang publik, termasuk di mengunggah foto-fotonya di media sosial internet, seperti yang dilakukan Puteri Indonesia Anindya Kusuma Putri, yang membuat heboh itu.

Terkait hali itu, pada Sabtu lalu (28/3), putra bungsu mantan Presiden Soeharto, Hutomo Mandala Putra atau Tommy Soeharto, lewat akun Twitter-nya mengatakan, “ISIS masih jauh dari negara ini dijadikan isu utama. PKI yang sudah ngatur negara Ini malah diaminin. Makin kelihatan siapa yang atur :D.” Nah! [pur/pribuminews/voa-islam.com]

Saudi Tolak Lindungi Ali Abdullah Saleh

Anak Ali Abdullah Saleh mencoba mendekati pemerintah Arab Saudi dua hari sebelum Operasi "Decisive Storm",  tapi usulannya ditolak oleh pemerintah Saudi.

Dua hari sebelum Operasi "Decisive Storm," putra mantan Presiden Yaman Ali Abdullah Saleh mencoba mendekati pemerintah Saudi menawarkan untuk berbalik melawan milisi Houthi, sebagai imbalannya dia  meminta perlindungan dan kekebalan diplomatik untuk dia dan ayah, dan bisa hidup di Saudi, ungkap Al Arabiya News Channel, Sabtu, 28/3/2015.

Ahmad Ali Abdullah Saleh, putra Ali Abdullah Saleh, awalnya bertemu di Riyadh dengan Jenderal Yousuf Al-Idris, Wakil Kepala Intelijen Saudi, sebelum mengunjungi dan bertemu dengan Menteri Pertahanan, Pangeran Mohammed bin Salman, yang juga putra Raja Saudi Salman bin Abdulaziz.

Selama pembicaraan, anak Abdullah Saleh meminta perlindungan untuk dia dan ayahnya dan pencabutan sanksi PBB kepada mantan presiden Yaman yang mengundurkan diri pada tahun 2012 setelah memerintah selama 33 tahun.

Anak Abdullah Saleh telah menawarkan imbalan untuk melancarkan kudeta terhadap Houthi, dan menggunakan sekitar 5.000 pasukan khusus yang loyal kepada Saleh dan 100.000 anggota Garda Republik.

Tapi pemerintah Arab Saudi menolak, ungkap sebuah sumber yang sangat dekat dengan kerajaan. Pemerintah Arab Saudi sangat marah dengan dukungan Ali Abdullah Saleh kepada Syi'ah Houthi, dan menyebabkan jatuhnya ibukota Sanaa, dan bahkan milisi Houthi dan pasukan yang setia kepada Ali Abdullah Saleh mengepung Aden. 

Dalam pembicaraan, Pangeran Salman menekankan bahwa kerajaan Arab Saudi tetap berkomitmen untuk tetap pada  inisiatif Teluk, di mana Presiden Abdullah Saleh harus lengser dari kekuasaannya. Ini menyangkut keputusan negara-negara Teluk, tegas Salman.

Pangeran Salman juga menekankan bahwa Abdrabbu Mansour Hadi adalah presiden Yaman yang sah Yaman dan memperingatkan bahwa setiap manuver menargetkan ibukota Aden akan dianggap melanggar garis merah.

Saleh, yang secara luas diyakini sebagai dalang kerusuhan di Yaman, adalah penentang Presiden Hadi. Presiden Ali Abdullah Saleh yang sudah berkuasa selama 30 tahun lebih, masih berambisi menjadi presiden, dan menggunakan milisi Syi'ah Houthi  bersama dengan pasukannya, mengambil Sanaa, dan sekarang mendekati Aden.

Dengan jatuhnya Sanaa dan Aden, nampaknya Arab Saudi mulai merasa terancam, di mana Yaman berbatasan dengan Arab Saudi. Sementara itu, KTT yang berlangsung di Mesir, di kota pantai Sharm el-Shaikh, menyepakati akan membentuk pasukan gabungan bersama negara-negara Teluk, dan menetapkan serangan darat ke Yaman, guna membersihkan milisi Syi'ah.

Dikabarkan anak Ali Abdullah terluka akibat serangan udara yang dilancarkan oleh koalisi yang dipimpin Arab Saudi. Nampaknya, negara-negara Arab Teluk dan  Turki, menilai langkah Iran  yang mendukung Houhti di Yaman, sebagai ambisi Teheran ingin mendominasi dan menguasai seluruh kawasan Timur Tengah. Wallahu'alam. (Voa-islam/infoduniamiliter.com)
⬆
Top