Info Dunia Militer

Parlemen Austria mengesahkan reformasi kontroversial hukum negara terkait Islam yang sudah beumur satu abad.

RUU yang sebagian ditujukan untuk mengatasi radikalisme Islam, memberikan warga Muslim keamanan hukum yang lebih besar tetapi melarang pendanaan asing bagi masjid dan imam.

Menteri Integrasi Austria, Sebastian Kurz, mendukung perubahan tersebut tetapi para pemimpin Islam mengatakan mereka gagal menerapkan keadilan.

Hukum tahun 1912 menjadikan Islam sebagai agama resmi di Austria.

Hal ini banyak dipandang sejumlah pihak di Eropa sebagai model dalam menangani masalah terkait Islam.

Kebijakan baru yang diusulkan pertama kali tiga tahun lalu di antaranya berisi perlindungan terhadap hari libur keagamaan dan pelatihan para imam.

Sejumlah kelompok Muslim mengatakan larangan pendanaan asing tidak adilkarena dukungan internasional masih diizinkan bagi penganut Kristen dan Yahudi.

Mereka mengatakan hukum ini memperlihatkan menyebarnya ketidakpercayaan terhadap Islam.

Sebagian dari mereka berencana memperkarakannya di pengadilan konstitusional. (Bbc/infoduniamiliter.com)

Pemerintah Indonesia terus mendorong warga negara Indonesia (WNI) yang berada di Yaman untuk mendaftarkan diri sehingga bisa segera dievakuasi kembali ke Tanah Air menyusul memburuknya situasi keamanan di negara itu.

Informasi mengenai dorongan untuk evakuasi oleh Pemerintah Indonesia disampaikan Kementerian Luar Negeri RI dalam keterangan persnya yang diterima hari ini, Sabtu (28/3/2015), mengingat situasi keamanan di Yaman semakin memburuk sejak Kamis dini hari lalu.

Menurut keterangan Kemlu RI, saat ini, jumlah WNI di wilayah Yaman sekitar 4.159 orang dan tersebar di berbagai kawasan, di antaranya adalah 2.686 mahasiswa dan 1.488 buruh migran.

Namun, menurut informasi Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Sanaa, sebagian besar WNI berada di bagian selatan Yaman yang situasinya sedikit lebih aman.

Sejak Februari 2015, Pemerintah Indonesia telah memproses evakuasi WNI secara sukarela untuk kembali ke Indonesia. Hingga kini, dari total 175 WNI yang mendaftarkan diri, 141 orang telah kembali ke Indonesia.

KBRI di Sanaa saat ini masih beroperasi secara terbatas guna memfasilitasi proses evakuasi dan perlindungan WNI. KBRI juga telah menyiapkan rencana cadangan gawat darurat bila situasi memaksa.

Kemlu RI menyatakan setiap saat pemerintah terus memantau dan mengevalusasi perkembangan kondisi di Yaman untuk mengambil langkah-langkah yang tepat. Selanjutnya, pemerintah Indonesia meminta seluruh WNI di Yaman untuk selalu waspada serta menghindari tempat-tempat konflik.

Pemerintah juga meminta WNI yang berencana melakukan perjalanan ke Yaman agar menunda hingga situasi negara itu lebih kondusif. KBRI di Sanaa, Yaman, membuka pelayanan informasi bagi seluruh WNI di negara itu melalui hotline 24 jam pada nomor +967 738 115 555.

Perang saudara di Yaman semakin sengit. Pertempuran melawan milisi Syiah Houthi yang mengkudeta pemerintahan Presiden Yaman Abd-Rabbu Mansour Hadi di Yaman semakin meluas dengan melibatkan koalisi Teluk pimpinan Arab Saudi setelah Presiden Yaman memintanya. (Kompas/infoduniamiliter.Com)

Bedah caesar diperbolehkan oleh Islamic State jika dokter memutuskan bahwa melahirkan dengan cara normal akan membahayakan nyawa si ibu. Namun kini, bedah caesar banyak dipilih karena membuat para perempuan bisa melahirkan anak tanpa rasa sakit.

IS berusaha meninggalkan proses-proses kelahiran ala Barat tersebut karena melahirkan secara normal adalah bagian dari jihad perempuan Muslim.

Meski demikian, IS berusaha membangun layanan medis modern di wilayah yang didudukinya dan mengundang para dokter dari seluruh dunia untuk bekerja di Suriah dan Irak. Awal tahun ini, IS mengumumkan telah membuka sebuh sekolah kedokteran di Raqqa, Suriah. Di tempat itu para dokter akan dipersiapkan selama tiga tahun.

Pekan lalu dikabarkan sembilan siswa sekolah kedokteran asal Inggris pergi ke Suriah untuk bekerja di rumah-rumah sakit di wilayah yang dikuasai IS. Empat orang perempuan dan lima pria, menutup rapat rencana mereka dari para kerabat hingga sesaat sebelum mereka melintasi perbatasan Turki-Suriah. (Kompas/infoduniamiliter.Com)

Presiden Guinea Alpha Conde, Sabtu (28/3/2015), mengumumkan langkah-langkah darurat baru yang memungkinkan pemerintah melarang pergerakan di wilayah barat negeri itu di mana penularan virus ebola masih terjadi setahun setelah wabah penyakit ini diumumkan.

Lebih dari 10.300 orang tewas akibat ebola di Afrika Barat dan di saat wabah penyakit ini diduga sudah mencapai puncaknya, Guinea masih berjuang untuk memberantas wabah ini.

Menyusul munculnya kasus baru pada Januari lalu, penyakit ini kembali muncul sejak awal Maret di dalam dan di sekitar ibu kota Conakry, yang membuat pemerintah harus mengumumkan terjadinya fase epidemi baru.

"Saya mengumumkan di distrik Forecariah, Coyah, Dubreka, Boffa dan Kindia diberlakukan situasi darurat selama 45 hari," kata Presiden Conde dalam pidatonya yang disiarkan televisi.

Bantuan makanan dan obat-obatan, lanjut Conde, akan dikirimkan untuk komunitas yang terpapar ebola, namun dia tidak menegaskan kapan dan di mana pembatasan gerak warga diberlakukan.

Sementara itu negeri tetangga, Sierra Leone, memberlakukan penutupan perbatasan selama 45 hari sebagai upaya untuk mempercepat cara mengakhiri epidemi ini.

Pekan laku, tiga orang dokter di Conakry tertular ebola. Sejak saat itu, enam orang staf medis di tiga klinik di wilayah barat Guinea juga terinfeksi, termasuk dua orang dokter.

Presiden Conde, yang akan maju dalam pemilihan presiden pada Oktober lalu telah menetapkan negeri itu harus bebas dari ebola pada pertengahan April mendatang. (kompas/infoduniamiliter.com)

Militer Nigeria mengatakan tentaranya hari Jumat (27/3) telah merebut kembali kota Gwoza, salah satu kota terakhir di kawasan Nigeria timur laut yang dikuasai islamis yang telah berbaiat kepada Islamic State, pada malam sebelum pemilu nasional.

Militer di Twitter mengatakan tentara merebut kota di negara bagian Borno itu Jumat pagi dan menghancurkan markas kekhalifahan. Militer mengatakan rincian lebih banyak akan menyusul.

Pejabat-pejabat intelijen Amerika menyampaikan kewaspadaan mengenai laporan itu dan mengatakan meskipun islamis mundur bukan berarti mereka hampir kalah.

Pejabat intelijen mengatakan kepada VOA, Islamis menggunakan strategi mundur sebelumnya hanya untuk menunggu, terkadang selama beberapa minggu atau lebih untuk mendapatkan kesempatan melancarkan serangan balasan yang lebih menghancurkan. (Voa/infoduniamiliter.Com)

The new york times melaporkan bahwa tentara Iraq dan Milisi yg berjumlah sekitar 30.000 Pasukan Iraq tidak mampu menembus pertahanan IS di Tikrit yang gerbangnya hanya dijaga tentara Islamic State berjumlah 150 orang dalam serangan selama 4 minggu terakhir.

Tentara irak dan milisi syiah justru menelan pil pahit kekalahan dengan tewasnya 6000 pasukan mereka. Pasukan irak dan milisi syiah diperkirakan frustasi lantaran IS telah menanam banyak ranjau di jalanan yang siap diledakkan kapan saja melalui jarak jauh.

Banyak pekerja migran yang ditinggalkan oleh kapten kapal mereka setelah pemerintah Indonesia mengeluarkan moratorium tentang penangkapan ikan asing lima bulan lalu.

Jumlah nelayan asing yang terdampar di sejumlah pulau terpencil di wilayah timur Indonesia telah bertambah menjadi empat ribu orang, termasuk mereka – yang menurut penyelidikan kantor berita Associated Press – telah dijadikan budak.

Menurut data Organisasi Migran Internasional (IOM) yang dikeluarkan Jumat (27/3), banyak pekerja migran yang ditinggalkan oleh kapten kapal mereka setelah pemerintah Indonesia mengeluarkan moratorium tentang penangkapan ikan asing lima bulan lalu. Namun sejumlah nelayan lain telah terdampar di pulau-pulau itu selama beberapa tahun setelah ditinggalkan oleh kapal-kapal nelayan mereka atau melarikan diri ke hutan.

Seorang bekas budak mengatakan kepada Associated Press – tanpa menyebut identitasnya demi alasan keamanan – “ini adalah saat terburuk dalam kehidupan kami sekarang. Ini bahkan lebih buruk dibanding neraka. Kami harus bekerja setiap hari supaya bisa bertahan hidup. Tidak ada lagi harapan bagi kami."

Awal pekan ini Associated Press melaporkan bahwa budak-budak, yang beberapa diantaranya dipukuli dan dikunci dalam kurungan,dipaksa menangkap ikan dan tangkapan itu berakhir di rantai pasokan restoran dan pasar swalayan Amerika.

IOM mengatakan laporan itu disampaikan setelah bekerjasama erat dengan pihak berwenang Indonesia untuk menyelamatkan ratusan nelayan yang diidentifikasi sebagai korban perdagangan manusia.

Banyak diantara mereka yang terdampar itu berasal dari Myanmar, yang sebelumnya pergi ke Thailand untuk mencari pekerjaan. Mereka kemudian dibawa dengan kapal ke Indonesia, yang memiliki beberapa tempat penangkapan ikan terkaya di dunia. Sebagian lainnya yang ditinggalkan di pulau-pulau terpencil itu adalah warga Kamboja dan sebagian kecil dari beberapa daerah miskin di Thailand.

Wakil Ketua Misi IOM di Indonesia, Steve Hamilton, mengatakan setelah berhasil menyelamatkan seorang nelayan, banyak lainnya membutuhkan pertolongan. Dengan larangan memancing, kapal-kapal terpaksa berlabuh atau melarikan diri dan meninggalkan awak mereka di pulau-pulau tersebuh.

“Cukup beralasan jika banyak diantara mereka menjadi korban perdagangan manusia atau secara tidak langsung menjadi korban perbudakan," ujar Hamilton.

"Tetapi untuk pertama kali dalam beberapa tahun ini, mereka berada di darat dan ada hal yang memungkinkan mereka bisa kembali ke tanah air begitu kami dan pihak berwenang mengetahui lokasi mereka dan memproses pembebasannya."

Moratorium

Sekitar seperempat dari laki-laki itu kini berada di Benjina, sebuah kota yang berada di jajaran dua pulau di rantai kepulauan Maluku, menurut seorang pejabat Indonesia yang baru-baru ini mengunjungi daerah itu. Diantara laki-laki tersebut ada yang sudah ditinggalkan di Benjina sejak lima, 10 atau bahkan 20 tahun lalu, dan melakukan bongkar-muat ikan dari perahu atau memotong dan menjual kayu di hutan untuk memperoleh uang makan.

Ketika Associated Press datang dan menanyai mereka untuk menceritakan kisah kehidupannya, hanya sedikit yang bersedia karena mereka ketakutan. Kemudian datang beberapa orang lainnya hingga mencapai sekitar 30 orang. Satu demi satu menyampaikan rasa putus asa karena sangat ingin bisa pulang, dengan mengatakan mereka yakin keluarga mengira mereka sudah mati.

“Tubuh kami disini tapi pikiran kami di rumah” ujar salah seorang diantaranya,

“Jika saja bisa kembali ke rumah dengan berjalan kaki/ kami sudah melakukannya sekarang," tambah seorang lagi.

Yang lainnya mengusap air mata ketika berbicara. “Hidup kami tidak lebih bernilai dari seekor anjing," kata seorang lainnya dengan suara parau. Ditambahkannya bahwa tidak ada yang peduli jika mereka hidup atau mati.

Moratorium penangkapan ikan diberlakukan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti untuk menentukan kapal-kapal mana yang memiliki izin resmi dan mana yang tidak sehingga bisa dilacak.

Perburuan ikan secara ilegal mengeruk milyaran dolar dari Indonesia dan hari Jumat, Susi mengatakan akan menangani isu penganiayaan tenaga kerja yang diketahuinya. Ia mengatakan sangat terkejut mengetahui adanya nelayan yang dijadikan budak di Indonesia.

“Kami tidak akan membiarkan hal ini terjadi. Di masa lalu ini dinilai normal. Tapi saya tidak akan memperbolehkannya," ujarnya.

Pemerintah Indonesia telah berjanji akan mengambil langkah-langkah hukum guna menangani apa yang terjadi di Benjina dan pulau-pulau lain.

Perdana Menteri Thailand Prayuth Chan-ocha juga mengakui berita yang disampaikan Associated Press dan mengatakan pemerintahnya kini meningkatkan upaya untuk menyeret mereka yang bertanggung jawab ke muka hukum.

“Jika mereka masih melanjutkan eksploitasi sesama manusia, mereka seharusnya tidak diberi izin untuk berbisnis di Thailand dan menerima hukuman yang layak," ujar Chan-ocha dalam sebuah pernyataan tertulis menanggapi pertanyaan yang disampaikan surat kabar the Bangkok Post.

Namun awal pekan ini Chan-ocha mendesak wartawan untuk tidak melaporkan kasus perdagangan manusia tanpa mempertimbangkan bagaimana dampak berita itu pada industri makanan laut dan reputasi negara bersangkutan di luar negeri.

Departemen Luar Negeri Amerika tahun lalu menempatkan Thailand dalam “daftar hitam” upaya menangani pelanggaran tenaga kerja, menempatkan Thailand sejajar dengan Korea Utara dan Iran. Pemerintah Thailand mengatakan sedang menyelesaikan masalah itu dan telah merumuskan rencana – termasuk undang-undang baru tentang upah, izin sakit dan shift atau giliran kerja yang tidak boleh lebih dari 14 jam.

Beberapa anggota parlemen Thailand pekan lalu memutuskan secara bulat untuk menerapkan penalti yang lebih keras bagi mereka yang melanggar UU anti-perdagangan manusia, termasuk hukuman mati.

Pebisnis utama dalam industri eceran dan makanan laut Amerika pekan ini telah mengirim surat kepada duta besar Thailand dan Indonesia, menuntut informasi apa yang akan dilakukan untuk membebaskan para budak dalam industri makanan laut tersebut.

Wakil Direktur Human Rights Watch Divisi Asia Phil Robertson juga mendesak pemerintah Thailand untuk mengakhiri penderitaan para budak itu.

“Pemerintah Thailand telah berulangkali menyampaikan komitmen secara lisan akan bersikap keras terhadap para pelaku, tetapi setiap kami tindaklanjuti terbukti tidak ada kemajuan” ujar Robertson melalui email.

“Pertanyaannya kini adlaah apakah informasi yang diungkapkan Associated Press akhirnya bisa mendorong Thailand mengambil tindakan yang seharusnya sudah diambil sejak lama terhadap kapal-kapal penangkap ikan yang secara sistematis menggunakan budak untuk menangkap makanan laut yang berakhir di dapur-dapur Amerika." (Voa/infoduniamiliter.Com)