Info Dunia Militer

Sedikitnya 36 militan Shohawat dari sejumlah faksi di pinggiran utara Aleppo terbunuh dalam serangan balasan tentara Islamic State, Jum’at (22 Syawal) kemarin.

Operasi militer tersebut merupakan serangan antisipasi Mujahidin pasca gempuran Shohawat selama dua hari, dimana mereka berupaya merebut kembali sejumlah kawasan yang telah dikuasai oleh IS.

“Dibantu dengan serangan udara intensif koalisi Salibis pimpinan Amerika, shohawat berusaha merebut wilayah-wilayah yang telah dibebaskan oleh Islamic State, namun tak memperoleh hasil signifikan,” koresponden Azzam Media di wilayah Halab menuturkan.

Dalam serangan tersebut, tentara Khilafah IS menyelinap menuju basis Shohawat di desa al Kholishoh, menanam sejumlah peledak dan menghancurkan beberapa mekanisme tempur dari elemen Jaisyul Hurr (FSA). FSA merupakan militan yang dilatih AS dengan syarat memerangi Islamic State, FSA dan sekutunya dari berbagai elemen militan lain bersatu dalam menikam IS. Di waktu yang bersamaan, kontak senjata juga meletus dengan sengit di desa Umm Hawsh, menewaskan puluhan militan Shohawat.[fudhail/battar/azzammedia/infoduniamiliter]

Link:  http://bit.ly/1gUiNtL

Presiden Zionis Israel, Reuven Rivlin, menyarankan Presiden Abbas dan PM Netanyahu untuk mendirikan negara konfederasi Palestina – Israel konfederasi tanpa batasan, sebagai jalan terakhir untuk mengakhiri konflik berkepanjangan Palestina – Israel.

Ide ini dikatakan Presiden Reuven Rivlin dalam sebuah wawancara yang diterbitkan oleh surat kabar Yediot Aharonot pada hari Jumat (07/08) kemarin, memperingati 1 tahun menjabat sebagai presiden Zionis Israel.

Reuven Rivlin mengatakan, “Saya tidak melihat kemungkinan adanya perdamaian jika tidak ada perbatasan terbuka antara kami dan Palestina,” seraya menyarankan pembentukan konfederasi Palestina – Israel tanpa batas.

Sementara itu menanggapi pertanyaan mengenai kelompok ekstrimis Palestina dan Zionis Israel yang menolak negara bersama, Reuven Rivlin mengatakan bahwa mereka yang menyebarkan teror adalah kelompok yang tidak memiliki kewarganegaraan.

Negara konfederasi sendiri adalah bentuk perserikatan yang terdiri dari persatuan negara-negara yang berdaulat berdasarkan perjanjian atau undnag-undang. Biasanya negara konfederasi dibentuk untuk mempertahankan kedaulatan dalam negara konfederasi. (Anatolia/Ram/eramuslim/infoduniamiliter)

Kapal Ikan Al Aman yang membawa 32 anak buah kapal (ABK) termasuk 12 warga Indonesia kandas di perairan Somalia. Pemerintah Indonesia melalui Keduataan Besar Republik Indonesia (KBRI) Nairobi sedang berupaya menyelamatkan 12 ABK Indonesia itu.

Kapal Al Aman adalah kapal milik Korea Selatan dan dioperasikan oleh perusahaan Yaman. Kapal itu kandas di Pantai El Merina, perairan Somalia, pada 4 Agustus 2015 akibat terjangan badai. Kondisi keamanan di kawasan pantai itu dikenal rawan.

Selain 12 ABK Indonesia, ada juga ABK asal Vietnam dan Kenya. ”Segera setelah mendapatkan informasi tersebut pada 5 Agustus 2015, kami mengontak salah seorang ABK via telepon satelit. Kami memperoleh info bahwa kondisi seluruh ABK baik, akan tetapi pemilik kapal dan operator tidak memiliki contigency plan yang jelas,” kata Yoshi Iskandar, koordinator skuad perlindungan WNI di KBRI Nairobi, dalam keterangan tertulisnya kepada Sindonews, Sabtu (8/8/2015).

Yoshi selama ini kerapa menangani berbagai kasus ABK yang mengalami masalah di sekitar perairan Somalia. Meskipun pemilik kapal dan operator merupakan pihak yang paling bertanggung jawab atas kondisi itu, namun dengan pertimbangan keselamatan 12 warga Indonesia, Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi memerintahkan upaya penyelamatan.

Perintah Menlu Retno itu ditujukan kepada Tim Perlindungan WNI di Kemlu dan KBRI Nairobi. ”KBRI Nairobi diminta melakukan koordinasi dengan Kepolisian Provinsi Puntland di Somalia untuk melakukan evakuasi ke airport terdekat dan teraman," lanjut Yoshi. 

"Kami juga melakukan koordinasi dengan Combined Maritime Forces (CMF) yang melakukam patroli reguler di perairan Somalia, serta Kantor PBB untuk Penanggulangan Narkoba dan Tindak Pidana (UNODC),” imbuh dia. (sindo/infoduniamiliter)

Link:  http://bit.ly/1OWKyfw

Kamis (06/08/15) media-media Arab, terutama Arab Saudi, dan jejarng sosial ramai membicarakan peledakan yang terjadi di propinsi ‘Asir, Saudi Arabia.

Menurut laporan media-media Arab, peledakan tersebut menghantam Masjid Salim di kota Abha, propinsi ‘Asir, dan mengakibatkan orang-orang yang shalat mengalami luka-luka.

Semantara di sisi lain, Islamic State (IS) wilayah Hijaz mengumumkan telah melakukan operasi bom martyr, dimana eksekutornya adalah yang bernama Abu Sinan al-Najdy, menargetkan markas Pasukan Cepat Tanggap Saudi di ‘Asir.

“Dalam operasi berkualitas, yang dimudahkan oleh Allah pelaksanaannya, bertolaklah tentara Khilafah (Abu Sinan al-Najdy) menuju sarang murtad yang bernama “Pasukan Cepat Tanggap”, yang membuat tuan-tuan mereka thoghut Alu Salul (Keluarga Kerajaan Saudi.red) dan salibis Amerika di jazirah Muhammad shallallahu ‘alaihi wasallam.

Pasukan saudi ini memiliki peran memberangus Ahlut Tauhid dan dakwahnya. Maka, ia –semoga Allah menerimana- berhasil menerobos penjagaan keamanan dan sampai pada perkumpulan mereka markas pelatihan militer mereka di Abha, propinsi ‘Asir, dimana puluhan dari mereka tewas dan luka-luka akibat kuatnya ledakan” demikianlah bunyi pernyataannya.

Pendukung Islamic State di Twitter Bersuara Bantah “Aksi” Media

Ramainya pemberitaan yang digembar-gemborkan oleh media Arab bahwa IS meledakkan masjid di Abha, membuat pendukung IS di jejaring sosial melakukan pembelaan dan membantah pemelintiran berita.

Tak ketinggalan, akun yang fenomenal pendukung IS, Turjuman Asawirti, menyoroti pemberitaan Al Arabiya yang menayangkan situasi masjid setelah terjadi peledakan. Terlihat anggota Pasukan Cepat Tanggap yang memasuki masjid dengan sepatu dan tidak terlihat tanda efek ledakan yang mengakibatkan kerusakan.

Bahkan, ada sebuah foto pembanding antara ledakan di kuil syiah di Saudi, Qadih, dan ‘Asir, dimana rumah ibadah syiah terlihat jelas efek kerusakannya, namun di masjid ‘Asir tidak nampak efek kerusakannya. Kemungkinan masjid tersebut berdekatan dengan markas militer sehingga terkena sedikit efek, namun sama sekali tidak rusak.

Saudi sendiri hingga saat ini masih bergabung dalam koalisi bersama Amerika Serikat dalam membantai rakyat sipil di wilayah Islamic State. Ratusan korban rakyat sipil berjatuhan dan bangunan penting seperti masjid, rumah sakit, jembatan dan pasar terus menjadi sasaran bombardir koalisi pimpinan AS ini.

[hanif/dbs/voaislam/infoduniamiliter]

Link:  http://bit.ly/1KVYkhG

Rusia meluncurkan pembalasan terhadap sanksi yang dijatuhkan Amerika Serikat (AS) dan negara-negara Barat. Caranya, Presiden Putin resmi melarang Rusia mengimpor sebagian besar produk makanan dari AS dan negara-negara Barat.

Putin memerintahkan agar produk makanan dari Barat dihancurkan, setelah produsen Rusia dan petani mengeluh bahwa embargo dari Barat tidak ditegakkan dengan benar. Menurut Putin, penghancuran itu harus diawasi oleh para pejabat dan didokumentasikan dalam foto dan video.

Tindakan itu sudah dilakukan beberapa hari ini. Di mana, makanan impor ilegal asal Barat dihancurkan dengan buldoser di wilayah Belgorod, Rusia.

Petugas polisi perbatasan juga telah diperintahkan untuk mulai memeriksa gudang makanan dan supermarket untuk memburu produk-produk makanan Barat yang diselundupkan.

Larangan impor produk makanan dari Barat telah “menyakiti” kedua belah pihak. Namun, Komisi Eropa mengklaim pada pekan ini bahwa bahwa ekspor makanan Eropa masih “sangat kuat” sejak embargo dijatuhkan pada Rusia.

”Di sebagian besar wilayah, sebagian besar sektor yang terkena dampak telah mampu untuk mencari pasar alternatif, baik di dalam Uni Eropa atau di luar,” kata pihak Komisi Eropa dalam sebuah pernyataan, seperti dikutip CNN Money, semalam.

Imbas larangan impor produk makanan dari Barat itu juga dirasakan para konsumen di Rusia. Sebab, kebijakan itu membuat harga makanan di Rusia melonjak hingga 20 persen sejak Juli 2015. Para konsumen di Rusia pun kini menggalang sebuah petisi untuk mengakhiri kebijakan itu.

(mas/sindo/infoduniamiliter)

Link:  http://bit.ly/1IUcMrf

Sekitar 50 militan Syiah Rofidhi dari elemen milisi Hasyad Sya’biy terbunuh dalam sebuah ledakan maut di distrik Sadr City, pusat ibukota Baghdad, Kamis (21 Syawal).

Koresponden Azzam Media di wilayah Baghdad menuturkan, ledakan tersebut berasal dari bom mobil yang dirancang oleh unit Intelijen Islamic State.

Selain menewaskan sejumlah besar militan Rofidhoh, serangan tersebut juga menghancurkan salah satu markas Hasyad Sya’biy di lokasi kejadian. [fudhail/azzammedia/infoduniamiliter]

Link:  http://bit.ly/1IxVn3P

Korea Utara (Korut) kembali menelurkan kebijakan kontroversial. Sebagai tanda pembebasan negara itu dari penjajahan Jepang di akhir Perang Dunia II, Korut akan mengubah zona waktunya 30 menit lebih lambat. Kebijakan ini diambil bertepatan dengan peringatan 70 tahun jatuhnya bom atom di Hiroshima.

Saat ini Korut berada dalam zona waktu yang sama dengan Jepang dan Korea Selatan, yaitu sembilan jam lebih awal atau +9 dari GMT. Namun pada peringatan 70 tahun jatuhnya bom atom di Hiroshima yang jatuh pada 15 Agustus, negara komunis itu akan melambatkan 30 menit seluruh wilayahnya.

"Imperialis Jepang telah melakukan kejahatan yang tidak dapat diampuni, karena telah merampas Korea. Bahkan, tanpa ampun telah merampas standar waktu Korea dan telah menginjak-injak sejarah panjang budaya yang telah hidup selama 5.000 tahun serta pernah berniat menghilangkan Korut," begitu laporan kantor berita Korut, KCNA, seperti dikutip dari CNN, Jumat (7/8/2015).

Mengutip pernyataan seorang pejabat, KCNA menyatakan, perubahan zona waktu menjadi apa yang disebut "Waktu PyongYang" itu merupakan bukti kuatnya tekad dan kehendak para pejabat negara itu untuk merayakan ulang tahun ke-70 pembebasan Korea.

Menanggapi hal itu, Korsel mengatakan langkah tersebut dapat menyebabkan masalah jangka pendek, terutama di pusat industri Kaesong yang dijalankan bersama-sama oleh duo Korea.

"Dan dalam jangka panjang mungkin ada beberapa dampak bagi upaya untuk menyatukan standar dan mengikis perbedaan diantara kedua belah pihak," ucap pejabat Kementerian Unifikasi Korea, Jeong Joon-Hee seperti dikutip dari BBC.

(esn/sindo/infoduniamiliter)

Link:  http://bit.ly/1PcD4pG