Penyitaan itu didasarkan pada perintah pengadilan Istanbul yang memerintahkan agar Feza Media Group diambil alih oleh perwakilan yang ditunjuk pengadilan. Penyitaan ini berlaku untuk media-media di bawah Feza Media Group seperti surat kabar Zaman, Today's Zaman dan Cihan News Agency.
Selama ini surat kabar Zaman yang tercatat sebagai surat kabar dengan oplah paling besar di Turki, memang dikenal kritis terhadap pemerintahan Erdogan. Seperti dilansir Today's Zaman, Sabtu (5/3/2016), Kilicdaroglu menyebut penyitaan ini menjadi bukti bahwa Presiden Erdogan dan jajaran pemerintahannya menganggap 'semua perbedaan pendapat sebagai organisasi kriminal'.
"Putusan dengan menunjuk perwakilan yang ditentukan badan peradilan yang meladeni harapan dan ambisi AK Party (Partai Pembangunan dan Keadilan Turki) dan kepresidenan yang berkuasa merupakan pelanggaran hukum yang menargetkan kebebasan pers," tegas Kilicdaroglu.
Secara terpisah, wakil CHP Mahmut Tanal juga mengkritik penunjukan perwakilan untuk Feza Media Group dengan menyebutnya sebagai serangan terhadap demokrasi dan hukum negara.
"Serangan terhadap Zaman sama saja dengan serangan terhadap kebebasan rakyat untuk mendapat informasi. Mereka takut rakyat akan tahu soal mereka. Serangan terhadap Zaman ini sama saja dengan serangan terhadap kebebasan berpikir dan berekspresi," ucap Tanal.
Dalam pernyataan terpisah, seperti dilansir AFP, Departemen Luar Negeri AS mengkritik tindakan otoritas Turki terhadap surat kabar Zaman itu. "Kami melihat ini sebagai bagian dari serangkaian tindakan penegakan hukum dan peradilan meresahkan yang dilakukan pemerintah Tuki, dengan menargetkan media serta pihak lain yang kritis terhadap mereka," ucap juru bicara Departemen Luar Negeri AS, John Kirby.
"Kami mendorong otoritas Turki untuk menjamin penegakan nilai-nilai demokrasi universal yang tercermin dalam konstitusi mereka, termasuk kebebasan berbicara dan terutama kebebasan pers," imbuhnya. (Detik/kabarduniamiliter)
Post Comment
Tidak ada komentar: