Editorial di sebuah media pemerintah China, Senin (26/1/2015), menyantakan bahwa Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe harus disalahkan atas kematian seorang sandera asal negeri sakura itu di tangan Islamic State (IS).
IS, Minggu kemarin, mengatakan, pihaknya telah mengeksekusi Haruna Yukawa, salah satu dari dua sandera asal Jepang yang sedang ditawan IS karena keterlibatan jepang dalam koalisi AS. Pemenggalan itu dikencam oleh AS dan sekutunya.
Namun harian Global Times dari Tiongkok, yang berafiliasi dengan People's Daily yang merupakan corong Partai Komunis, menulis dalam sebuah editorial bahwa dukungan pemimpin Jepang itu terhadap AS telah menyeret Tokyo ke dalam konflik, walau "negara-negara Asia Timur tidak menjadi target utama (IS)". "Pembunuhan sandera Jepang merupakan harga yang harus dibayar Jepang atas dukungannya terhadap Washington," kata surat kabar itu dalam editorialnya, yang berjudul "Strategi Abe Semakin Jelas Setelah Krisis Penyanderaan".
Menurut harian tersebut, Abe bisa berusaha menggunakan krisis penyanderaan tersebut itu untuk mencabut konstitusi pasifis Jepang yang pertama kali diterapkan AS setelah Perang Dunia II.
Beijing dan Tokyo telah berseteru terkait sengketa teritorial di Laut China Timur, dan walau negara ekonomi kedua dan ketiga terbesar di dunia memiliki hubungan bisnis yang dekat, hubungan politik mereka sangat diwarnai oleh sejarah.
Abe menyebut pembunuhan Yukawa "keterlaluan dan tidak dapat dimaafkan" dan menyerukan pembebasan segera bagi tawanan Jepang lainnya, yaitu wartawan lepas Kenji Goto.
IS awalnya menuntut Jepang untuk membayat uang tebusan 200 juta dollar AS dalam batas waktu 72 jam sejak Selasa lalu. Namun Abe bersumpah bahwa Tokyo tidak akan pernah tunduk pada IS. Dalam video terbaru, IS tidak lagi menuntut uang, namun menuntut jepang mendesak Yordania agar membebaskan tahanan muslimah yang bernama "Sajidah Al-Rashawi". (Kompas/IDM)
Post Comment
Tidak ada komentar: