Hasil penelusuran internal Markas Besar TNI Angkatan Darat (Mabes AD) menemukan bukti 70 persen prajurit kedapatan membayar ketika masuk militer kepada oknum yang memanfaatkan peluang percaloan dalam pendaftaran prajurit TNI AD.
"Padahal, oknum yang menerima duit tersebut tidak memiliki kewenangan untuk menentukan kelulusan. Ini tak ada hubungannya dengan lulus tidaknya seorang prajurit. Kesalahan besar bila ada yang mengeluarkan uang," kata Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat (Kadispenad) Kolonel Wuryanto, di sela-sela peringatan HUT Penerangan TNI AD ke-64 di Jakarta, Selasa (13/1).
Menurut Wuryanto, penentuan lulus atau tidaknya seorang calon prajurit adalah melalui tahap seleksi dan tes. Pengumuman tentang calon yang lulus pun dilakukan secara terbuka. "Setiap tahunnya Mabes AD membuka lima kali tes penerimaan calon anggota TNI. Dua melalui jalur tamtama, satu bintara, satu akademi militer, dan satu calon perwira," tuturnya.
Wuryanto menegaskan dalam aturan tertulis setiap calon yang ingin menjadi anggota TNI tidak dipungut biaya. Oleh karenanya, dia menyesalkan tidak sedikit di antara calon prajurit yang mau saja menyetorkan uang dalam jumlah tertentu kepada oknum TNI tersebut.
Dia mengatakan, bila satu orang mendaftar sebagai tamtama dan diharuskan membayar Rp25 juta, bintara membayar Rp40 juta, dan perwira Rp100 juta, maka oknum calo tersebut akan menerima uang banyak.
"Kepanitiaan seleksi sangat ketat, tak ada intervensi, calo adalah orang yang menjaring keuntungan calon-calon ini. Diembuskan masuk TNI bayar ini bayar itu. Nanti gak lulus dikembalikan separuh, ini bayar tak sedikit, tak kecil," sesal mantan Komandan Korem 051/Wijayakarta tersebut. Waduh, bagaimana siap perang kalau menjadi tentara hanya untuk mencari kerja? (Rima/IDM)
Post Comment
Tidak ada komentar: