Duta Besar Republik Demokratik Rakyat Korea (DPRK) Ri Jong Ryul mengatakan, Pemerintah Indonesia belum menyampaikan undangan resmi kepada Pemerintah Korea Utara untuk menghadiri peringatan 60 tahun Konferensi Asia Afrika (KAA).
"Kami belum menerima undangan resmi untuk menghadiri KAA di Jakarta dan Bandung," kata Ri di Kedutaan Besar DPRK di Jakarta, Selasa (10/2/2015).
Namun, pihaknya memaklumi hal ini karena banyak negara yang akan berpartisipasi dalam acara tersebut. "Banyak negara yang akan diundang dan itu membutuhkan diskusi yang tidak sebentar," ujar dia.
Ri menambahkan, Presiden Presidium Majelis Tertinggi Rakyat DPRK Kim Yong Nam akan datang ke peringatan KAA yang akan dihelat pada 19-24 April di Jakarta dan Bandung, bukan pemimpin tertinggi Kim Jong Un.
"Rencananya, Kim Yong Nam mewakili DPRK dalam peringatan KAA. Namun, belum bisa dipastikan karena undangan belum ada. Presiden Kim Jong Un tidak akan datang ke Indonesia," kata dia.
Dia menyampaikan hal ini karena sebelumnya kantor berita Korea Selatan,Yonhap, memberitakan Kim Jong Un akan mengunjungi Indonesia untuk menghadiri KAA dan kabar ini sempat menjadi perbicangan di Tanah Air.
Sementara itu, menurut situs resmi Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) Indonesia, pada Januari 2014, Duta Besar Indonesia untuk DPRK Bambang Hiendrasto telah menginformasikan kepada Presiden Presidium Majelis Tertinggi Rakyat DPRK Kim Yong Nam bahwa Indonesia akan menyelenggarakan acara peringatan 60 tahun KAA.
Kemenlu mengatakan, Dubes Bambang telah menjanjikan undangan resmi dari Presiden RI kepada Kim Yong Nam akan disampaikan kemudian.
KAA sendiri akan dilaksanakan di dua kota, yaitu di Jakarta pada 19-23 April dan Bandung pada 24 April. KAA akan meliputi Asia Africa Bussines Summit dan Asia Africa Carnival.
Tema yang dibawa Indonesia dalam acara yang akan dihadiri 109 pemimpin negara dan 25 organisasi internasional tersebut adalah peningkatan kerja sama negara-negara di kawasan Selatan, kesejahteraan, serta perdamaian.
Undangan resmi sudah disampaikan Indonesia ke beberapa negara, seperti Tiongkok dan Mesir. (Kompas/IDM)
Post Comment
Tidak ada komentar: