Advokat: Tidak ada Dasar Hukum Tangkap Pendukung Islamic State

Pengacara Mahendradatta

mempertanyakan dasar hukum kepolisian

menangkap para pendukung Islamic State. “Orang-

orang ini ditangkap dalam rangka apa? Tindakan mereka kan tidak masuk dalam UU Anti

Terorisme. Terorisme itu kan pengertiannya luas.

Harus ada kejadian-kejadian (yang disangkakan).

Misalnya pembunuhan, penculikan, pembajakan

pesawat dan lain-lain,” kata Mahendradatta

kepada sharia.co.id.

Pengacara ini juga menegaskan bahwa

dasar hukum penangkapan itu tidak jelas. “Kalau karena pindah warga negara, kan banyak warga negara yang pindah kewarganegaraannya. Banyak yang pindah jadi warga negara Singapura atau Amerika. Jadi pindah warga negara kok diramaikan. Apakah karena ini Islam maka nggak

boleh?” tanyanya.

Ketidakjelasan hukum inilah menurut Mahendradatta, sehingga kepolisian, BNPT dan Menkumham minta revisi UU Anti Terorisme itu.

Pengacara yang juga aktivis politik ini menegaskan bahwa masalah ISIS ini hanya pengalihan isu belaka.

“Ini lebih mengarah ke kebijakan politis. Nggak

usah ditutup-tutupi sekarang politik di atas

hukum,”

terangnya. Ia menunjuk kepada kebijakan pemerintah yang mendukung salah satu pihak

dalam konflik di parpol.

Mahendradatta juga menjelaskan bahwa tindakan pemerintah yang seenaknya ini karena kinerja

pemerintah saat ini yang amburadul. “Umat Islam

harus fokus penguasa sekarang dhalim,”

tegasnya.

Maka tidak heran menurutnya masyarakat kecil disikat, karena pejabat tinggi juga seenaknya

dikenai hukuman. Seperti pejabat-pejabat KPK yang dikriminalisasi. Ia juga menjelaskan bahwa
isu ISIS ini hanya dibesar-besarkan saja. “Media
propaganda (pro Jokowi) yang membesar-besark
an,”ungkapnya.(*NH/sharia/infoduniamiliter.com)